Revolusidumai.com/, BANDUNG — Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Iwan Koswara mendorong pemerintah daerah (pemda) lebih serius memperhatikan kesejahteraan guru, khususnya yang masih menerima upah jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR).
Ia mengungkapkan, persoalan kesejahteraan guru kerap ia temui langsung saat melakukan kunjungan ke daerah pemilihan (dapil). Banyak guru menyampaikan aspirasi terkait penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga terpaksa menjalani profesi lain demi menutup kebutuhan dapur.
“Di dapil saya, banyak guru yang mengadu karena penghasilannya kurang. Mereka akhirnya harus bekerja sampingan, mulai dari berdagang hingga pekerjaan lain, hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” ungkapnya.
Menurut Iwan, kondisi tersebut sangat memprihatinkan dan berpotensi mengganggu fokus serta kualitas pengabdian guru dalam proses belajar mengajar.
Karena itu, Komisi V DPRD Jawa Barat terus mendorong agar kebijakan pendidikan tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur sekolah, tetapi juga menyentuh aspek peningkatan kesejahteraan guru secara konkret.
Ia menilai, peningkatan mutu pendidikan tidak akan tercapai tanpa jaminan kesejahteraan bagi tenaga pendidik.
Seiring kebijakan pemerintah pusat terkait penataan tenaga non-ASN, Iwan meminta pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipatif dan solutif, terutama bagi guru yang telah lama mengabdi.
“Perhatian kepada guru harus dilakukan secara nyata dan berkelanjutan. Jawa Barat harus menjadi contoh bagaimana kebijakan pendidikan benar-benar berpihak pada guru,” tegasnya.
Iwan berharap terjalin sinergi kuat antara pemerintah daerah dan legislatif agar kebijakan yang dihasilkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus kesejahteraan guru di Jawa Barat.
